Macet Adalah Hak Semua Warga Jakarta

 Masa macet cuma bisa dinikmati segelintir orang saja?

Belakangan ini fenomena khas kota metropolitan ini ramai di bahas kembali, macet! Hal ini tak bisa dipungkiri karena gagasan tentang macet oleh Pak Gub dan Wagub Jakarta baru yang sungguh revolusioner.

Saya sungguh percaya bahwa dibalik ide revolusioner ini ada sebuah filosofi agung yang mendasari. Sebuah idealisme besar sebagaimana yang dahulu dipunyai oleh pemuda-pemudi pendiri bangsa. Jika dulu para pendiri bangsa ini mempercayai nilai universal dari kebebesan bangsa yang tertuang menjadi “kemerdekaan ialah hak segala bangsa” dalam pembukaan UUD 1945, ketahuilah bahwa beliau dua ini juga mempunyai semangat universalisme yang setara, “Kemacetan Adalah Hak Seluruh Warga.”

Ya, sebelum era baru ini, ada upaya strategis yang dengan diam-diam mencoba mengalihkan macet di jalanan Jakarta menjadi milik segelintir orang saja. Lihat itu Jalan M.H Thamrin, pengendara motor dilarang untuk lewat. Jadi kini ketika macet hanya pengendara mobil saja yang boleh menikmatinya. Pengendara motor dipaksa macet-macetan di jalan lain yang harus memutar dan sempit itu. Jauh sebelum itu, Transjakarta sudah lebih dahulu mengebiri hak-hak warga untuk macet. Dahulu jalan cukup lebar, sehingga warga lebih leluasa untuk bermacet ria. Kini jalan itu dipangkas satu ruas untuk jalur Transjakarta. Seenaknya saja gubernur terdahulu memangkas hak warga.

Wacana untuk memperbolehkan kembali motor untuk masuk Thamrin adalah sebuah gagasan pemerdekaan yang sungguh radikal. Daerah Thamrin yang sudah bisa cukup bernapas -meskipun hanya dinikmati pengendara mobil-, kini akan dikembalikan seperti semula. Jika terealisasi, maka pengendara roda dua akan bisa kembali menikmati (kemacetan) jalur arteri itu.

Lalu ada lagi wacana tentang ERP. Wacana yang sebenarnya sudah bergulir di masa awal Jokowi menjadi Gubernur Jakarta, yang saya kira kemudian sudah usang dimakan waktu (dan memang sudah ditinggalkan di banyak negara maju). Pak Gubernur kembali mengusulkan pemasangan ERP di beberapa titik. Tentu tak berhenti di situ, perlu lebih revolusioner. Ya, beliau mengusulkan pemotor tetap boleh masuk jalur ERP. Bahkan beliau meminta mencari teknologi yang tepat supaya motor bisa terdeteksi ERP, sebuah teknologi yang belum pernah dipakai di tempat lain. Ini visioner bung!

Jadi nantinya, ketika Jalan Jenderal Soedirman terpasang ERP warga Jakarta tidak perlu gusar, teknologi kita luar biasa lho. Tetap jalan saja seperti biasanya, nikmatilah kemacetannya seperti biasa. Yang membedakan hanya bayarnya saja. Jadi kalau dulu anda macet-macet tak perlu bayar jalan, kini anda harus bayar. Jadi kini kegiatan macet anda tak lagi sia-sia karena berpotensi menambah pemasukan daerah, keren sekali bukan?

Bagi anda pejalan kaki juga tak perlu menangis merasa tidak diperhatikan. Pak Wagub sendiri telah mengafirmasi bahwa pejalan kaki juga berkontribusi dalam kemacetan di Tanah Abang. Senada dengan pernyatan seorang tukang parkir yang mengeluhkan ramainya  pejalan kaki sehingga merugikan usaha parkir liarnya.

Terkait kemacetan akibat pejalan kaki saya harap pemerintah tidak terlalu radikal dalam membuat kebijakan. Jangan sampai ada program pengurangan jumlah manusia untuk pengentasan kemacetan satu ini. Biarlah pejalan kaki bermacet ria di jalanan, asal jangan ikut-ikut dikasih ERP ya pak.

Jelas sudah bahwasanya pemerintah daerah DKI Jakarta sangat peduli dan berperan aktif memperjuangkan hak warga Jakarta untuk ikut macet-macetan. Sebuah hak universal yang tidak memandang apakah anda pejalan kaki atau pengguna kendaraan bermotor, apakah kendaran anda roda dua atau lebih. Semua setara, semua punya hak untuk macet.

Saya sebagai warga Jakarta yang berktp Klaten, sangat berterima kasih. Masih ada orang-orang yang mau memperjuangkan hak saya untuk dapat menempuh waktu 2 jam naik mobil dari Cilandak ke Senayan yang berjarak 15km. Waktu dua jam tersebut kalau dari Jogja cuma bisa sampai ke Kebumen yang berjarak 150km, sebuah perbedaan yang ironis. Semoga gagasan-gagasan revolusioner serupa bisa muncul di daerah-daerah. Kasihan sekali mereka yang di daerah tidak bisa setiap hari menikmati haknya untuk bermacet ria di jalanan, seperti di Jakarta. Kalau tidak akan bahaya karena perlahan meraka ingin juga menikmati kemacetan di Jakarta ini, lalu terbesit pemikiran, “Aku Ingin Pindah ke  Jakarta”